Deru : Angkat Kepala SMA/SMK Tergantung Opini Walikota dan Bupati, Tak Cocok Copot

PRABUMULIH, MERDEKASUMSEL.COM - Para Kepala Sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Selatan yang tidak cocok serta tidak menuruti Walikota dan Bupati, siap-siap lengser serta kena mutasi ke tempat terpencil.

Pasalnya, Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menegaskan akan mencopot dan memindahkan kepala sekolah SMA/SMK yang tidak cocok maupun tidak bisa diajak berkerjasama dengan para kepala daerah di Kabupaten dan kota di Sumsel.

"Jadi pak wali gak usah pusing, kepala sekolah tidak cocok dengan bupati dan walikota, lapor maka akan kita pindahkan saja," tegas Gubernur Sumsel, H Herman Deru dalam sambutannya dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) dihadiri seluruh kepala sekolah di kota Prabumulih, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga :

• Pistol Direbut Bandar Sabu, Anggota BNN Prabumulih Nyaris Tewas Tertembak

Deru mengungkapkan, memang seluruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Sumsel dibawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi namun untuk menentukan atau pengangkatan seluruh kepala sekolah tersebut akan ditentukan berdasarkan opini Walikota dan Bupati.

"Memang SMK dan SMA koordinasinya di bawah Provinsi, tapi Walikota dan Bupati tidak perlu khawatir karena kedepan pengangkatan kepala sekolah SMA/SMK akan saya pintakan opini Walikota dan Bupati, jika tidak cocok pindahkan," ungkapnya.

Bapak dari Duta Literasi, Hj Perca Leanpuri itu menyesalkan sangat menyayangkan ada di suatu daerah dimana kepala sekolah tidak mau patuh kepada kepala daerah dan tidak pernah datang ketika diundang.

"Ada suatu daerah tidak datang ketika diundang kepala daerahnya, mereka ngomong kami ini bukan anak buah bupati tapi anak buah gubernur, jadi mereka tidak datang, ini tidak benar dan tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Berita Pilihan Lainnya :

• Enam Kali Keluar Masuk Sel, Riki Bardot Keok Ditembak Polisi

Untuk itu kedepan jika ada kepala sekolah tidak patuh dan tidak cocok, para kepala daerah tidak perlu khawatir karena akan dipindahkan. "Pengangkatan kepala sekolah kami akan minta opini walikota dan bupati," sesalnya.

Sementara anggota DPRD kota Prabumulih yang enggan namanya disebutkan mengungkapkan, sejak beralih ke provinsi memang para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK tidak mau lagi di kontrol maupun diawasi.

"Sejak berpindah ke provinsi, jangankan kita dewan memanggil untuk keperluan pembangunan di sekolah atau keperluan anak didik mereka tidak mau lagi diundang, begitu juga kepala daerah," kata sumber itu.(AFP)