Para pedagang menuntut pemerintah jangan memaksa para pedagang pindah sebelum PTM II dibenahi, meminta kios, los dan lapak agar tidak dijual belikan.
"Pemerintah juga hendaknya jangan curang dalam pengundian dan pembagian lapak, kios, los dan validasi ulang pedagang asli PTM 1 secara terbuka dan trasnparan," ungkap Koordinator Aksi demo, Taufik Hidayat menyampaikan tuntutan.
Selain itu para pedagang juga meminta pemerintah segera membenahi fasilitas pedang PTM II sebelum pedagang dipindahkan dan meminta agar para pedagang jangan merusak aset negara dengan melakukan perbaikan sendiri.
"Bagaimana kami pindah kalau kios, lapak dan los tidak ada meja, pintu dan fasilitas belum lengkap. Kesepakatan bersama dewan serta pemerintah diperbaiki dan dilengkapi dulu baru pindah, tapi tidak diperbaiki dan pedagang memperbaiki sendiri," katanya.
Baca Juga:
Para pedagang juga meminta agar pemerintah segera menindak tegas perbuatan jajaran UPTD Pasar yang memperjualbelikan lapak, kios dan los kepada para pedagang yang tidak terdata.
"Sudah banyak pedagang dan bahkan yang ikut demo ini ada yang menjadi korban diminta sejumlah uang oleh oknum pegawai UPTD Pasar, kami minta pemerintah dan aparat hukum mengusut ini," tegasnya.
Sementara, Yuli yang merupakan pedagang pakaian mengatakan dirinya telah memiliki lapak namun dimintai uang Rp 3 juta untuk mendapatkan lapak yang bagus. "Saya sudah ada sebetulnya lapak tapi dimintai pegawai dinas pasar atas nama Diana sejumlah uang jika ingin lapak yang bagus dan itu menurut isu atas perintah kepala pasar," katanya.
Ketua IPPIP, M Yusuf meminta pemerintah mencopot kepala UPTD Pasar dan merombak pegawai di lingkungan instansi itu, jika tidak maka permasalahan di pasar akan terus memanas dan akan terus terjadi tanpa habisnya.
"Kami minta pegawai di UPTD Pasar dirombak dan kepala pasar diganti, jika tidak pasar akan terus bermasalah," bebernya seraya menyebutkan isu jual beli diduga nyetor ke kepala pasar sudah menjadi perbincangan dari mulut ke mulut pedagang.
Sedangkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, HM Kowi SSos didampingi Asisten I, H Asyimuni yang menerima pendemo mengaku pihaknya akan menampung seluruh aspirasi pedagang dan menyampaikan tuntutan kepada kepala daerah sebagai pengambil kebijakan.
"Aspirasi ini tentu akan menjadi bahan kami untuk melakukan perubahan serta perbaikan menuju lebih baik kedepannya, namun seluruh pedagang harus membantu membantu maupun mendukung semua langkah pemerintah".
"Mengenai pencopotan kepala pasar bukan wewenang saya dan mengenai akan menempati kios setelah lebaran kami persilahkan, tidak ada paksaan saya bertanggungjawab atas itu," tegasnya. (FAP)
0 komentar:
Posting Komentar