PRABUMULIH, MERDEKASUMSEL.COM - Pendamping desa di kota Prabumulih yang tidak bekerja mendampingi desa dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, siap-siap kehilangan pekerjaan.
Pasalnya, Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH meminta seluruh tenaga ahli pendamping desa (PD) agar bekerja maksimal mungkin mendampingi maupun mengawasi penggunaan dana desa sehingga tepat sasaran serta tidak bermasalah jika tidak maka akan diusulkan diberhentikan.
"Dalam pengawasan dana desa kita ada DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), inspektorat dan pendamping desa atau tenaga ahli, kita berharap tenaga ahli desa harus hadir dan bekerja di tengah-tengah masyarakat," ungkap Wawako ketika diwawancarai usai mengucurkan dana desa (DD) triwulan pertama di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan, Selasa (26/3).
Fikri menegaskan, jika para pendamping desa atau tenaga ahli pendamping tidak melakukan tugasnya dengan baik maka pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah provinsi agar dilakukan pemberhentian.
Baca Juga :
"Kalau mereka hadir setelah ada masalah untuk apa ada mereka, kalau tidak mendampingi maka akan kami laporkan ke provinsi karena mereka SK Provinsi. Mereka itu dibayar mahal, kalau tidak mengawasi dan membantu untuk apa," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, perangkat desa diminta agar memperhatikan penggunaan dana sesuai mekanisme dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) serta petunjuk yang ada baik dari aturan maupun petunjuk dari pendamping sehingga tepat sasaran dan dalam penggunaan tidak menyalahi.
"Kami yakin para perangkat desa paham hukum, sama seperti APBD dimana ada mata pasalnya dan hendaknya jangan melenceng dari mata pasal itu," bebernya.
"Jangan juga dalam penggunaan dana desa ada unsur penghematan, namun justru menyalahi aturan, tidak boleh juga seperti itu. Karena yang namanya administrasi kalau sifatnya penghematan salah ya tetap salah," tutur suami Hj Reni Indayani ini.
Baca Juga :
Ditanya fokus penggunaan dana desa tahun ini untuk apa, Fikri menambahkan jika penggunaan dana desa tahun ini tetap fokus pada infrastruktur dan perekonomian masyarakat.
"Jadi keduanya harus balance seperti di Tanjung Menang tadi 50:50 ada untuk pembangunan lampu jalan, jalan desa yang tidak tercover APBD, dana kemasyarakatan, kepemudaan sudah tercover semua. Intinya untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya. (FAP)
0 komentar:
Posting Komentar