Antisipasi Kecurangan Perhitungan, Pemkot Prabumulih Gelar Real Count

PRABUMULIH, MERDEKASUMSEL.COM - Untuk mengetahui hasil pemilihan umum dan mengantisipasi kecurangan dalam penghitungan suara, Pemerintah Kota Prabumulih membentuk tim desk perhitungan atau real count hasil pemilu

Tim yang terdiri dari ratusan pegawai dan disebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di kota Prabumulih itu bekerja dengan langsung melaporkan hasil perhitungan tingkat TPS.

Rekapitulasi desk pemilu ini sendiri jika biasanya digelar di Gedung Dinas Pendidikan, kali ini digelar di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih.

"Kita membuka desk pemerintah untuk mengetahui hasil perhitungan suara di tingkat TPS, digelar di pendopoan rumah dinas, silahkan lihat," ungkap Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM usai melakukan peninjauan TPS, Rabu (17/4/2019).

Hal yang sama disampaikan Wakil Walikota, H Andriansyah Fikri SH ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

"Kita seperti pilkada dan pemilu sebelumnya kembali menyiapkan tim desk pemilu dari Pemerintah kota Prabumulih untuk ditujukan ke seluruh TPS di Prabumulih," ungkapnya.

Fikri mengatakan, selain untuk mengantisipasi kecurangan mengenai hasil pemilu, dirinya sebagai wakil walikota dan walikota perlu tahu hasil pemilihan di kota Prabumulih untuk selanjutnya di laporkan ke atasan.

Baca Juga :

• Prabowo-Sandi Unggul di TPS Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, Ini Hasil Hitungnya

"Jangan sampai kami bersama pak walikota yang merupakan kepala daerah dan wakil tidak tahu hasil perhitungan pemilu, selain itu nanti akan dilaporkan ke provinsi apalagi kami juga pimpinan partai politik," bebernya seraya mengatakan tim di lapangan diminta mencatat akurat hasil perhitungan.

Suami Hj Reni Indayani itu menjelaskan, jika memang nantinya terjadi permasalahan dalam perhitungan suara dan pemerintah kota Prabumulih dibutuhkan untuk bersaksi atau sebagai penengah, maka pihaknya sudah memiliki bukti akurat di setiap TPS.

"Kita real tidak ada kepentingan dan permainan karena yang ditugaskan ke TPS itu pegawai yang netral dan tidak ada kepentingan. Mungkin kalau saksi partai karena dibayar dan takut melapor ke caleg lalu rekap suara dibesarkan, kalau pegawai kita tidak mungkin tidak ada kepentingan," jelasnya seraya mengatakan catatan pegawai itu diharapkan ads tandatangan petugas TPS.

Lebih lanjut wakil walikota Prabumulih dua periode itu menerangkan, desk pemilu itu sifatnya internal dan tidak boleh dipublikasikan ke luar dan pegawai yang tidak libur mendapatkan honor SPPD dari pemerintah.

"Mereka bekerja sampai malam, petugas tidak libur dan disiapkan SPPD untuk mereka. Nantinya seluruh petugas akan diminta mengirim data ke petugas desk yang dipusatkan di rumah dinas walikota," tuturnya. (01)