Prabumulih, Merdekasumsel.com - Pelayanan rumah sakit menjadi salah satu sorotan publik saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memutuskan untuk menaikan iuran bagi para peserta, untuk saat ini BPJS yang sedang dihadapkan dengan masalah klasik yakni penunggakan pembayaran terhadap rumah sakit.
Hal tersebut berdampak dari BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran terhitung mulai bulan Juni hingga Oktober 2019 dengan nilai hampir mencapai 15 Miliar Rupiah.
"Memang benar adanya tunggakan dari BPJS kesehatan yang sudah lima bulan ini menunggak pembayaran terhadap RSUD yang terhitung mencapai 15 Miliar," ungkap Direktur Utama RSUD Prabumulih, Dr Efrizal Syamsuddin saat dibincangi Merdekasumsel.com diruang kerjanya, senin (04/11/2019)
Efrizal mengatakan, walaupun adanya tunggakan dari BPJS Kesehatan tidak untuk mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Namun, hal tersebut membuat kesulitan untuk persediaan obat-obatan yang mengalami Defisit.
"Untuk pelayanan tetap kami perlakukan seperti biasanya, kan ini rumah sakit tempatnya pelayanan bagi masyarakat jadi pelayanan untuk masyarakat tetap kita dahulukan," katanya.
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM saat diwawancarai mengatakan akan secepatnya memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan hal ini hingga jangan sampai ini mengimbas ke lainnya.
Sementara itu, terkait rekomendasi yang diberikan oleh pihak BPJS agar RSUD mengambil pinjaman ke Bank untuk menutupi tunggakan, dan juga Pemerintah Kota tidak mungkin membayar menggunakan dana APBN ataupun APBD yang memang sudah ada difungsinya masing-masing.
"Kami belum menerima laporan untuk hal tersebu karena nilainya kan tidak sedikit untuk pinjaman, jika memang kami melakukan peminjaman ke bank apa yang akan dijadikan jaminan terhadap bank, jangan hanya memberi saran namun tidak ada suratnya," tegasnya.(FAP)
0 komentar:
Posting Komentar