Home »
OKU
,
REGIONAL
» Alumni GMNI OKU Minta Penerimaan PPK dan PPS Kedepankan Independensi Bukan Titipan
Alumni GMNI OKU Minta Penerimaan PPK dan PPS Kedepankan Independensi Bukan Titipan
Baturaja, Merdekasumsel.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten OKU mulai sibuk melakukan berbagai persiapan mulai dari pembinaan hingga melakukan tahapan penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS).
Berkaitan dengan itu, Pengurus Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten OKU meminta KPU sebagai lembaga penyelengara Pilkada agar mengedepankan transparasi dan Independensi dalam mengerjakan tiap tahapan pemilu.
"Kami minta mekanisme seleksi PPK dan PPS agar dilakukan bersih, transparan dan tidak mengutamakan peserta titipan," tegas Ketua PA GMNI OKU, Supono SE kepada Merdekasumsel.com, Minggu (22/12/2019).
Supono mengatakan, untuk menciptakan pilkada yang bersih, jujur dan adil diharapkan petugas-petugas pelaksana pilkada yang dihasilkan dari mekanisme pemilihan yang baik alias bukan titipan dan memberi sejumlah uang.
"Kalau petugas pemilunya sudah tidak baik maka bisa dipastikan akan ada titipan juga pada saat pelaksanaan pilkada nantinya dan itu harus dihindari," katanya.
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten OKU periode 2009-2014 itu menuturkan, jika proses seleksi PPK dan PPS tersebut tidak boleh lepas dari pengawasan masyarakat sehingga setiap individu yang lolos seleksi benar-benar orang yang cakap dan memiliki integritas terhadap proses Pilkada yang Jujur dan Adil sejalan dengan Amanat Konstitusi.
"Kami akan terus memonitoring setiap tahapan proses Pilkada langsung di Kabupaten OKU dan akan menyampaikan laporan tertulis secara vertikal Ke DPD PA GmnI Sumsel dan Juga DPP PAGmnI pusat," tegasnya.
Tidak hanya itu, pria murah senyum namun tegas ini meminta seluruh masyarakat khususnya para peserta yang ikut dalam seleksi agar menyampaikan ke pihaknya jika ada permainan tidak baik dalam seleksi dua lembaga dibentuk KPU tersebut.
"Jika ada informasi akan kita tindaklanjuti, kami tidak mau pilkada OKU tercoreng akibat petugas-petugas penyelengara tidak memiliki kemampuan yang bermuara dihasilkannya pemimpin yang tidak baik," katanya.(02)
0 komentar:
Posting Komentar