Prabumulih, Merdekasumsel.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menyelenggarakan Launching sekolah demokrasi angkatan pertama dan seminar dengan tema 'Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat, Peran Milenial Ditengah Arus Politik Paragmatis'.
Sebelum menggelar launching sekolah demokrasi, KPU Prabumulih terlebih dahulu melakukan seminar yang bertujuan memberikan arahan untuk para peserta sekolah demokrasi yang berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Walikota, sabtu (07/03/2020).
Acara yang dihadiri secara langsung oleh Walikota Prabumulih yang diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Prabumulih Elman ST, Anggota KPU RI Ilham Saputra, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah, beserta komisioner Andry Swantana, Surya Muda Karana, Era Hustri dan Titi Marlinda, para Forkompinda Pemkot Prabumulih, para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Prabumulih Marjuansyah mengatakan program sekolah demokrasi merupakan sebagian kecil proses pendidikan politik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi kedepan dan mampu meloloskan diri dari persoalan yang kerap di jumpai di pemilihan kepala daerah.
"Untuk angkatan pertama ini terdiri dari dua segmen, yakni pelajar dan masyarakat umum. Pelajar dari 16 sekolah sebanyak 484 siswa dan umum 76 siswa," katanya
Marjuansyah menuturkan, program sekolah demokrasi yang ada 24 pertemuan ini di isi dengan tatap muka (Teoritis) dan kunjungan ke kantor DPRD. Ada juga kegiatan untuk komunitas yang menolak politik uang atau hoax.
"Semoga program ini berkelanjutan dan berjalan dengan sukses. Artinya kedepan masyarakat Prabumulih hadir di TPS karena kesadaran penuh berpartisipasi dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas," ungkapnya.
Lebih lanjut Marjuansyah menjelaskan, meskipun demokrasi di Prabumulih sudah terbilang bagus dengan capaian partisipasi pemilih 83 persen. "Kita tidak puas capaian dalam angka, penting bagi kita capaian dalam substansi," katanya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan melalui program sekolah demokrasi dapat mencetak kader kader yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya sekedar berpartisipasi sebagai pemilih semata.
"Keterlibatan masyarakat pada pilkada 2019 sangat minim, padahal partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk pengawasan kemungkinan adanya kecurangan dan potensi kecurangan," ujarnya.
Selain itu, Ia berharap akan lahir kesadaran yang membuat pemilu berlangsung dengan baik yang menjadikan masyarakat sebagai pemilih rasional. "Masyarakat memilih pemimpin yang bisa mengubah nasib mereka melalui kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah jika dia terpilih," pungkasnya. (FAP)
0 komentar:
Posting Komentar