Gubernur Sumsel : Saya Tidak Mau Mendengar Masyarakat Prabumulih Kelaparan Karena PSBB Berlangsung

Prabumulih, Merdekasumsel.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menegaskan kepada Pemerintah kota Prabumulih untuk terus menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping itu juga perlu menyeimbangkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan dengan situasi saat ini yang sangat sulit untuk mengetahui hingga kapan pandemi ini berakhir yang menimbulkan dampak ke berbagai sektor yang ada di kota Prabumulih maupun diluar kota Prabumulih.

Situasi pandemi Covid 19 dalam hal menyeimbangkan ketahanan ekonomi tentunya dapat menimbulkan kendala Overlething yang mengharuskan Pemerintah kota melakukan pendataan yang lebih akurat antara data penerima lama, penerima baru dan data yang terdampak Covid 19.

"Dalam kondisi begini kita tentu mementingkan kesehatan, tapi kita tidak boleh meninggalkan dimensi ekonomi. Prabumulih adalah kota dagang, Produktifitasnya harus tetap berjalan maka dari situ kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Gubernur Sumsel H Herman yang didampingi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, kamis (21/5/2020).

Baca Juga :  

• Kunjungan Ke Prabumulih, Gubernur Sumsel Berikan Apresiasi Dalam Mengatasi Covid 19

Dikatakan Deru, dalam penerapan Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat harus mengetahui jika akan adanya penurunan terhadap aktivitas.

"Yang penting saya tidak mau mendengar masyarakat Prabumulih kelaparan karena PSBB berlangsung. Untuk bantuan sembako lakukan saja tak perlu ragu yang penting penerima bantuan ada yang tidak boleh itu adalah kalau tidak ada orang yang menerima bantuan tapi yang perlu kita hindari itu adalah barang nya keluar dari gudang tetapi tak ada yang menerima atau tidak ada tanda terimanya," ucapnya.

Lebih lanjut, Orang nomor satu di Sumsel ini menerangkan untuk itu Pemerintah telah kerjasama dengan Polres, Kejari hingga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lalu dirinya berharap dengan pemberlakukan PSBB di Prabumulih agar segera diantisipasi masalah kegiatan masyarakat yang butuh hand sanitizer, makan butuh masker bisa di ajukan. "Jika ada keterbatasan semua itu, Pemerintah Kota dapat melakukan pengajuan ke Pemerintah Provinsi untuk seterusnya kita bantu," imbuhnya. (FAP)