Pemkot Prabumulih Lantik Puluhan Pejabat, Wawako : Ada Dua OPD Yang Dipecah Menjadi Dua

Prabumulih, Merdekasumsel.com -- Pemerintah Kota Prabumulih melalui Wakil Walikota Prabumulih secara langsung melakukan pengukuhan dan pelantikan terhadap puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (24/6/2020).

Menurut informasi yang dihimpun, pelantikan yang dilakukan tersebut antara lain Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Prabumulih diisi oleh Gunawan Nopindra SE yang sebelumnya merupakan Lurah Kelurahan Karang Raja dan jabatan ditinggalkan masih kosong.

Seperti diketahui, dilakukannua pelantikan tersebut karena adanya pemecahan dari Organisasi perangkat daerah (OPD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) yang berubah menjadi dua yakini Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Maka dari itu, untuk posisi Kepala BPKAD tetap dijabat oleh Jauhar Fahri SE Ak dan sekretaris Wawan Gunawan yang sebelumnya menjabat kepala serta sekretaris BKD. Lalu untuk jabatan kepala Bapenda masih kosong dan sekretaris diisi Ratih Puspa SE Msi. Selain itu mutasi juga terjadi di posisi jabatan Sekretaris Dinas Pertanian yang diisi Alfian SP yang sebelumnya menjabat sekretaris Dinas Ketahanan Pangan serta untuk jabatan yang ditinggalkan diisi oleh Sumarti SP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemkot Prabumulih.

Selanjutnya, pada pelantikan itu juga dilakukan pengambilan sumpah jabatan pada seluruh kepala UPTB Puskesmas di seluruh kelurahan di kota Prabumulih.

Baca juga : http://www.merdekasumsel.com/2020/06/anggota-dprd-minta-pemkot-tindak-cepat.html

Tidak hanya itu, mutasi jabatan juga dilakukan terhadap para pejabat fungsional dimana Kepala SMPN 4 Prabumulih dijabat Drs Asrowi Msi yang sebelumnya merupakan Kepala SMPN 11. Sementara jabatan ditinggalkan diisi oleh Zulkispa Spd yang sebelumnya merupakan guru di SMPN 1 Prabumulih.

"Stressing KPK itu bahwa untuk pendapatan itu harus ada badan tersendiri, kalau dulu hanya kabid dan itu tidak efektif untuk meningkatkan pendapatan makanya berdasarkan stressing KPK itu kita ajukan raperda pemisahan ke DPRD dan termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri.

Orang nomor dua di Prabumulih ini mengatakan, untuk kedepan pihaknya akan melakukan pelantikan pejabat lagi khusus mengisi BPBD. Pelantikan dilakukan beberapa kali lantaran untuk menerapkan protokol kesehatan jaga jarak sehingga tidak menyebabkan terpapar virus corona.

"Nanti akan ada pelantikan lagi khususnya pengukuhan BPBD, mungkin minggu depan karena tidak bisa kita lakukan bersamaan kita mematuhi protokol Covid," katanya.

Lebih lanjut, ditanya pelantikan yang dilakukan kepada Kepala Pasar yang juga diganti kedudukannya, firki menjelaskan pihaknya terpaksa menggeser pejabat lama karena jabatan tersebut sangat diperlukan orang yang selalu hadir karena untuk mensukseskan program pemerintah kota Prabumulih khususnya untuk pemindahan pedagang.

"Kepala pasar yang lama kita siapkan jabatan nanti, kita perlu mensukseskan program pak walikota. Kita minta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri," ucapnya ketika diwawancarai awak media usai pelantikan berlangsung. (FAP)