Prabumulih, Merdekasumsel.com - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Prabumulih, Yuri Gagarin SH sangat berang alias kesal dengan perusahaan pengerja project Seismik 3D chyrisant yakni PT Bureau Geophysical Prospekting (BGP).
Yuri menilai BGP merusak ketenangan dan keharmonisan masyarakat di kota Prabumulih karena perusahaan itu membuat keharmonisan di kota Prabumulih menjadi kacau.
Kekesalan mantan walikota itu terhadap BGP terjadi saat memimpin demo puluhan masyarakat perwakilan dari warga empat kelurahan di kota Prabumulih di depan gedung Pemerintah kota Prabumulih, pada Senin (1/11/2021).
"Jangan biasakan mengadu domba rakyat, perusahaan seperti ini semestinya di blacklist saja karena menganggu ketenangan di kota Prabumulih, kami sudah tenang dan harmonis malah demo," ujarnya.
Yuri Gagarin menegaskan dirinya sudah menyiapkan sebanyak 3000 massa yang menjadi korban proyek sismik namun karena menghargai kepolisian dan pemerintah kota Prabumulih sehingga hanya perwakilan saja.
"Selama ini tidak pernah ada demo di Prabumulih dan kita menghargai walikota Prabumulih tapi sekarang ada BGP ini malah membuat kacau masyarakat, jangan bilang saya tidak bisa kumpukan ribuan massa, jangan membangunkan orang yang sudah tidur," tegasnya.
Pada kesempatan itu Yuri Gagaren ngotot meminta jawaban atau keputusan dari lerwakilan perusahaan yang hadir dalam rapat karena sudah bosan dengan janji-janji.
"Saya tidak mau lagi janji-janji dan alasan mau laporan pimpinan dahulu, saya minta anda Gun-gun memberikan keputusan kalau tidak maka tidak usah keluar dari ruangan ini. Mobil anda tidak akan bisa keluar dari Pemkot Prabumulih ini, ini bukan mengancam tapi kami bosan dengan janji-janji," tuturnya.
Unjuk rasa warga empat kelurahan yakni dari Kelurahan Patih Galung, Muara Sungai, Anak Petai dan Gunung Kemala itu lantaran tak kunjung mendapatkan ganti rugi dampak pengeboran seismik 3D yang dilakukan PT Bureau Geophysical Prospekting (BGP) selaku pelaksana.
Unjuk rasa dilakukan puluhan perwakilan warga ke Pemkot Prabumulih lantaran penyampaian aspirasi ke PT Pertamina EP Hulu Rokan Prabumulih dan DPRD Prabumulih terkesan disepelekan pihak perusahaan.
Tidak hanya itu, warga melakukan aksi karena diduga terjadi ketidakadilan dalam pembayaran ganti rugi dimana salah satu kelurahan dibayar lebih tinggi namun 4 kelurahan justru tak kunjung dibayarkan.
Senada disampaikan Suwarno yang juga merupakan koordinator aksi mengaku pihaknya bukan tidak pernah mendapat pembayaran namun sudah tiga kali dan untuk keempat kalinya tak kunjung dibayar sesuai perjanjian. "Kami heran masyarakat kelurahan Muaradua justru dibayar lebih besar dari kami dan telah diselesaikan, kenapa kami tak kunjung dibayar dan terus berkelit," bebernya.
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Elman ST MM menegaskan dirinya akan melayangkan surat kepada perusahaan secara resmi agar hadir di pertemuan selanjutnya dan menyurati Gubernur untuk Pergub terkait ganti rugi.
"Kami minta dalam hingga batas Rabu (3/11/2021) nanti pimpinan perusahaan harus hadir memberikan keputusan, kalau hingga Rabu tidak ada keputusan yang saya mediasi ini maka saya tidak tanggungjawab mau terjadi apa silahkan," tegasnya.
Orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengaku jika di kelurahan lain tuntutan bisa dikabulkan kenapa tuntutan warga di 4 kelurahan tidak dikabulkan tentu hak itu menjadi kecemburuan. "Apa salahnya dibayarkan semua, sesuai perjanjian satu tahun setelah pengerjaan masih tanggungjawab untuk ganti rugi. Kalau memang nanti pertanggungjawaban harus saya ikut tanda tangan maka saya siap," kata Ridho.
Sedangkan perwakilan PT BGP yang akrab dipanggil Gun-gun mengaku dirinya tidak bisa memutuskan terkait persoalan tersebut dan akan melaporkan kepada pimpinan di Jakarta terlebih dahulu. "Kami akan laporan dahulu ke pimpinan," katanya. (FAP)
0 komentar:
Posting Komentar