Pererat Hubungan dengan Masyarakat, BRI Prabumulih Salurkan Sapi Kurban ke Pemerintah kota Prabumulih dan Rutan

BRI BERKURBAN - Branch Manager BRI Cabang Prabumulih, Maradong Enrico William ketika meninjau hewan kurban pada Rabu (4/6/2025). BRI Prabumulih tahun ini salurkan 2 ekor sapi.

Prabumulih, Merdekasumsel.com - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih menyalurkan dua ekor sapi kurban untuk masyarakat lingkungan sekitar dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Penyaluran dua ekor sapi kurban itu sebagai suatu komitmen BRI dalam mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus mendukung program-program sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Prabumulih.

 

Penyerahan hewan kurban tersebut dilakukan secara simbolis oleh Branch Manager BRI Cabang Prabumulih, Maradong Enrico William kepada Walikota Prabumulih, H Arlan, pada Rabu (4/6/2025).

Branch Manager BRI Prabumulih, Maradong Enrico William mengatakan dalam semangat berkurban BRI Prabumulih menyalurkan dua ekor sapi yang masing-masing diberikan kepada Pemerintah Kota Prabumulih dan Rutan Prabumulih. 

"Lebaran haji tahun ini kami berkurban 2 ekor sapi, sapi kami salurkan untuk masyarakat sebagai bentuk kepedulian kami," ungkap pria akrab disapa Adong tersebut.

Lebih lanjut Adong mengatakan, penyaluran hewan kurban tahun ini melalui pihak eksternal seperti Pemerintah kota Prabumulih dan Rutan Kelas IIB Prabumulih.

"Kalau pada tahun-tahun sebelumnya pemotongan dilakukan di area kantor dan daging kurban dibagikan langsung oleh pihak internal kepada masyarakat sekitar, tahun ini sapi kurban kami serahkan kepada Pemkot Prabumulih dan Rutan Prabumulih," katanya.

Lebih lanjut Adong menjelaskan penyerahan sapi kurban kepada Pemerintah Kota Prabumulih dilakukan secara simbolis langsung kepada Walikota Prabumulih, H Arlan. 

Sapi yang diserahkan kepada Pemkot Prabumulih itu nantinya disalurkan ke Masjid Al Hijrah yang berada di kawasan Perumnas Prabu Indah. 

"Bantuan hewan kurban ini adalah agenda rutin setiap tahun. Tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, keberadaan kami bukan hanya untuk mencari laba, tapi juga agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat kami," tuturnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih H Arlan mengapresiasi yang mendalam atas kontribusi nyata BRI Cabang Prabumulih. Arlan menilai dukungan dari dunia perbankan terhadap kegiatan sosial keagamaan seperti ini sangat penting dan patut dicontoh oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi BRI Prabumulih yang telah menyumbangkan hewan kurban. Semoga ke depan kontribusi seperti ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan," ujar H Arlan.(FAP)

Read More

Pelanggan PLN Prabumulih Keluhkan Pemblokiran KWH Tanpa Pemberitahuan dan Tagihan Tidak Jelas

 

Prabumulih, Merdekasumsel.com — Warga Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja, Kota Prabumulih, mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh pihak PLN Kota Prabumulih. Pasalnya, tindakan pemblokiran KWH meter pelanggan dinilai tidak prosedural dan cenderung sewenang-wenang.

Keluhan ini disampaikan oleh pelanggan atas nama Riok yang mengalami kendala saat hendak mengisi ulang pulsa listrik pada meteran prabayar miliknya, Senin sore (26/05/2025). Setelah mencoba berkali-kali, token tetap tidak dapat dimasukkan.

Merasa janggal, Riok langsung menghubungi layanan pengaduan PLN 123. Tak lama setelah laporan diterima, pihak PLN Kota Prabumulih menghubungi Riok melalui nomor +62 895-3x08-9x60x dan memberitahukan bahwa pemblokiran tersebut berkaitan dengan tagihan lama atas nama pelanggan lain, Jamil Manap, dengan IDPEL 147400381533.

Dalam percakapan tersebut, Riok menerima rincian tagihan Pemutusan dan Rekening Rekonsiliasi (PRR) dengan total Rp 1.509.348. Tagihan tersebut terdiri dari:

PRR: Rp 1.376.561

PBJT-TL / PPJ: Rp 132.787

Materai & PPN: Rp 0

Namun, Riok merasa heran dan keberatan karena tidak pernah menerima pemberitahuan resmi baik secara tertulis maupun lisan terkait tunggakan tersebut. Apalagi, tagihan ditujukan kepada nama orang lain dan tidak ada hubungan langsung dengan KWH meter atas nama dirinya yang diblokir.

“Yang aneh, tagihan atas nama orang lain tapi KWH atas nama saya yang diblokir. Bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini sangat merugikan dan terkesan ada unsur pemaksaan,” ujar Riok.

Menurut keterangan Riok, ketika dirinya mengecek aplikasi PLN Mobile, ditemukan bahwa meteran KWH tersebut mengalami status mutasi ke pascabayar (PASKEM), padahal dirinya tidak pernah mengajukan perubahan layanan tersebut.

Pada keesokan harinya, Selasa siang (27/05/2025), Riok mendatangi Kantor PLN Kota Prabumulih untuk meminta penjelasan langsung. Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN melalui manajer Ichsan Rahmadi tetap bersikeras bahwa blokir dilakukan berdasarkan titik lokasi, bukan berdasarkan nama pelanggan.

“Ini sungguh aneh. Mereka bilang yang penting titik lokasi, bukan nama. Tapi yang diblokir itu meteran aktif atas nama saya, bukan atas nama orang sebelumnya,” jelas Riok.

Pihak PLN kemudian menyerahkan surat resmi dengan nomor:

0138/UGA.04.01/F114100600/2025

berjudul Informasi Tagihan Piutang Ragu-ragu, tertanggal 27 Mei 2025, yang menyebutkan tunggakan sebesar Rp 1.509.348 atas nama Jamil Manap, yang telah berhenti berlangganan sejak 2017.

Lebih lanjut, PLN menawarkan solusi berupa skema cicilan selama 12 bulan, namun dengan syarat salah satu dari dua KWH prabayar yang ada di rumah Riok harus diubah ke pascabayar. Syarat ini kembali dinilai aneh dan tidak adil oleh Riok, sebab tidak ada dasar hukum maupun SOP jelas yang menjelaskan prosedur tersebut.

“Ini seperti jebakan. Mereka utak-atik aturan tanpa dasar. Bahkan minta salah satu KWH saya yang masih aktif dan tidak bermasalah diganti ke pascabayar dulu baru bisa cicil. Saya menolak itu,” katanya.

Sebagai informasi, di rumah Riok terdapat dua KWH meter prabayar, masing-masing dengan daya 450 dan 900 watt. Ia menyebut bahwa pada tahun 2017, almarhum ayahnya memang pernah melakukan migrasi dari 1300 watt ke 450 watt token dengan prosedur yang sah dan telah dilunasi.

“Dulu ayah saya memang pernah migrasi daya dan semua kewajiban sudah diselesaikan. Kenapa baru sekarang diangkat lagi? Dan kenapa KWH 900 atas nama saya yang jadi korban?” ujarnya kesal.

Karena merasa haknya sebagai pelanggan dilanggar, Riok menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran prosedur ini ke Ombudsman dan pihak berwenang lainnya. Ia juga meminta pemerintah pusat agar menertibkan praktik serupa yang merugikan masyarakat.

“Kalau memang ayah saya masih punya hutang, saya akan lunasi, tapi jangan main blokir KWH aktif saya yang tidak ada kaitannya. Ini sudah sangat tidak adil. PLN tidak boleh semena-mena,” tegasnya. (Ril/FAP)

Read More

H Arlan Tegaskan Asrama Prabumulih di Jakabaring Bakal Gratis Untuk Warga dan Mahasiswa

ASRAMA GRATIS - Walikota Prabumulih H Arlan didampingi Wakil Walikota Franky Nasril ketika diwawancarai wartawan terkait asrama di Jakabaring akan digratiskan untuk warga dan mahasiswa.

Prabumulih, Merdekasumsel.com - Walikota Prabumulih H Arlan menegaskan asrama milik Pemerintah kota Prabumulih du Jakabaring Palembang, akan digratiskan untuk masyarakat dan mahasiswa asal Prabumulih untuk menginap.

Hal itu diungkapkan H Arlan didampingi Wakil Walikota Franky Nasril usai menghadiri kegiatan pelatihan di balai latihan kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Prabumulih, Jumat (23/5/2025).

"Asrama di Jakabaring itu sekarang lagi saya suruh dibersihkan dan dibenahi, ini kita akan meninjau asrama diklat di disnaker apakah kasurnya bisa kita pinjam dulu untuk diletakkan disana," ungkap Arlan kepada wartawan.

Arlan mengatakan kamar di asrama Prabumulih di Jakabaring memiliki ukuran cukup luas sehingga bisa menampung tidak hanya 1 orang namun bisa 4 orang. "Nanti kalau ada siswa dan mahasiswa yang mau menempati bisa 3 sampai 4 orang, kalau ada masyarakat yang keluarganya sakit mau berobat dan tidak ada tempat bisa menempati asrama itu juga," katanya.

Pria akrab disapa Cak Arlan ini mengatakan asrama tersebut nantinya akan digratiskan untuk seluruh masyarakat, siswa dan mahasiswa yang ingin menempati ketika ke kota Palembang. "Gratis gale (semua-red) demi untuk masyarakat kota Prabumulih gale," tegasnya.

Disinggung terkait pengelolaan apakah akan diberikan ke pihak ketiga, Arlan mengaku untuk pengelolaan tetap akan dikelola oleh pemerintah kota Prabumulih tanpa pihak ketiga.

"Pengelolaanya tetap pemerintah, kalau pihak ketiga mereka mau duit tapi kalau pemerintah akan kita anggarkan untuk masyarakat kita," katanya.

Untuk diketahui, Walikota Prabumulih H Arlan dan Wakil Walikota Franky Nasril bersama forkopimda beberapa waktu lalu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke asrama milik Pemerintah kota Prabumulih di Jakabaring Palembang.

Pada sidak tersebut didapati Asrama bukan dikelola pemerintah dan disewakan bukan ke warga kota Prabumulih. Selain itu, kondisi gedung terbengkalai banyak kerusakan dan kebocoran tidak terawat. Karenanya H Arlan mengosongkan gedung tersebut dan saat ini sedang dilakukan pembersihan serta pembenahan. (FAP/05)

Read More

Kades Kuripan 2 Keluarkan Perdes Asusila

 

Oku Selatan, Merdekasumsel.com — Untuk menekan maraknya perbuatan asusila yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, Kepala Desa Kuripan 2, Kecamatan Tiga Dihaji,  Cokro Pranolo mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelarangan dan sangsi perbuatan asusila. 

Perdes Asusila ini disepakati bersama dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kuripan 2, melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang berlangsung di Balai Desa Kuripan 2 dan mulai berlaku bagi seluruh warga sejak 7 Mei 2025 lalu. Tidak main-main, bagi yang terbukti melakukan perbuatan asusila akan diusir apabila tidak dapat memenuhi hukum adat berupa penyembelihan satu ekor sapi.

Sebelum terbitnya Perdes, pihak BPD Kuripan 2 yang diketuai Imron, terlebih dahulu melakukan pembahasan dan perumusan bersama dengan sejumlah tokoh seperti tokoh agama, adat, kampung, pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat lainnya terkait isi Perdes yang akan disepakati.

“Dari hasil pembahasan tersebut akhirnya kita sepakati keluarnya Perdes pelarangan dan sangsi perbuatan asusila,” jelas Imron.

BPD berharap agar Kepala Desa dan jajarannya dapat menjalankan Perdes sebagaimana mestinya dan berlaku kepada siapa saja yang melanggar tanpa pandang bulu. ‘’Siapapun yang melanggar Perdes hendaknya Kepala Desa dan jajarannya dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Kepala Desa Kuripan 2, Cokro Pranolo, saat dibincangi mengatakan Perdes ini bertujuan guna menekan terjadinya perbuatan asusila yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Desa Kuripan 2. ‘’Dengan adanya Perdes ini kita berharap dapat menekan terjadinya perbuatan asusila di wilayah Kuripan 2,” ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam Perdes, adapun jenis perbuatan asusila yang dimaksud diantaranya pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan hubungan seksual yang tidak terikat dalam pernikahan serta setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Kemudian pada pasal 3 juga dijelaskan setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Selanjutnya perbuatan asusila juga diatur pada pasal 4 yang berbunyi setiap orang sengaja memberikan bantuan untuk terjadinya perbuatan asusila dan setiapvorang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya perbuatan asusila.

Menurut Cokro, adapun poin-poin sangsi yang akan dikenakan kepada pelaku asusila diantaranya, bagi pasangan yang terbukti melakukan asusila dikenakan sangsi berupa penyembelihan satu ekor hewan kaki empat berupa sapi cukup usia, dengan tujuan memenuhi hukum adat untuk bersih desa (dusun).

Penyembelihan sapi dilakukan oleh pihak keluarga bersangkutan dengan dihadiri oleh tokoh adat, agama, tokoh kampung dan tokoh masyarakat. Untuk daging sapi itu sendiri sebagian dimasak pihak keluarga bersangkutan dan sebagian lagi dibagikan kepada masyarakat.

Jika sangsi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku asusila, maka kepada pasangan mesum tersebut akan diusir dari desa dan dilarang berdomisili di wilayah Desa Kuripan 2. 

“Tetapi jika pasangan tersebut sudah dapat memenuhi kewajiban sangsi penyembelihan sapi, maka kami perbolehkan kembali untuk tinggal di Kuripan 2,” tegasnya seraya menambahkan sangsi berlaku bagi siapapun walaupun tindak asusila telah di proses hukum.

Menurut Cokro, sangsi juga akan diberikan kepada siapa saja yang dengan sengaja memberi bantuan untuk terjadinya perbuatan asusila serta bagi siapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya perbuatan asusila. ‘’Sangsinya berupa surat peringatan dan pembinaan,’’ urainya.

Dengan tegas Cokro mengatakan bagi masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan asusila pihaknya tidak segan-segan bertindak demi menjalankan Perdes yang telah disepakati bersama. 

Salah satu tokoh adat Kuripan 2, Syaiful Bahri menyambut baik dengan dikeluarkannya Perdes Asusila ini. ‘’Mudah-mudahan dengan adanya Perdes ini tidak ada lagi perbuatan-perbuatan asusila yang sangat menjijikkan dan membuat kotor nama baik Desa Kuripan 2,” harapnya.(Ril/FAP)

Read More

Pertamina Drilling Perluas Layanan Pengeboran Terintegrasi, Siap Dukung Transisi Energi Nasional

 

( Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita saat hadir dalam IPA CONVEX 2025 )

Jakarta, Merdekasumsel.com — PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), bagian dari Subholding Upstream Pertamina, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penguatan layanan pengeboran migas terintegrasi. 

Dengan total 52 unit rig yang tersebar di Indonesia, Pertamina Drilling menghadirkan solusi pengeboran efisien, andal, dan berorientasi pada keberlanjutan energi.

Di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi operasional dan transisi menuju energi rendah karbon, Pertamina Drilling mengedepankan layanan Integrated Project Management (IPM) yang telah berpengalaman lebih dari tujuh tahun. IPM mengintegrasikan layanan rig services, associated drilling services, other support, dan general services untuk mempercepat proses pengadaan serta menekan biaya operasional secara signifikan.

"Kami tidak hanya menyediakan rig, tetapi juga menghadirkan solusi komprehensif berbasis teknologi dan efisiensi energi. Pendekatan terintegrasi ini menjadi kunci dalam mendukung eksplorasi dan produksi migas yang lebih berkelanjutan,” ujar Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita.

Infrastruktur dan Layanan Nasional

Saat ini, Pertamina Drilling mengoperasikan 49 unit land rig (kapasitas 200–2000 HP), 1 unit jack up rig serta 2 unit offshore workover rig.

Selain itu, Pertamima Drilling juga menyediakan berbagai layanan pengeboran pendukung seperti directional drilling, gas monitoring, casing & tubing running, geomechanics, serta well logging unit. Fasilitas pelatihan dan sertifikasi SDM juga diperkuat melalui Indonesia Drilling Training Center (IDTC) di Indramayu.

Solusi End-to-End dan Efisiensi Nyata

Ahmad Burhan Noviaris, Manager Bidding and Business Performance Pertamina Drilling dalam Business Presentation Pertamina Drilling di ajang IPA CONVEX 2025 menyampaikan bahwa dalam skema IPM, Pertamina Drilling menawarkan solusi menyeluruh (end-to-end well services) yang mencakup drilling fluid, wellhead, surface facilities, hingga penyediaan tenaga ahli seperti company man dan drilling engineer. Model ini memberikan manfaat langsung kepada klien berupa percepatan pengadaan dan pelaksanaan proyek, integrasi sistem kerja untuk efisiensi maksimal dan peningkatan akurasi serta keandalan operasional pengeboran

“Dengan pendekatan IDESS dan IPM, kami mampu memberikan fleksibilitas serta efisiensi yang dibutuhkan industri hulu migas saat ini, baik dalam proyek eksplorasi maupun pengembangan lapangan,” ujar Burhan.

Siap Hadapi Masa Depan Energi

Pertamina Drilling menempatkan diri sebagai mitra strategis dalam transformasi sektor hulu migas Indonesia. Dengan menggabungkan kapabilitas teknis, digitalisasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan optimistis dapat terus menjadi garda depan dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional. (Ril/FAP)

Read More