Prabumulih, Merdekasumsel.com - Pemerintah Kota Prabumulih bersiap mengambil langkah tegas terhadap ribuan pekerja sosial penerima insentif. Mereka yang selama ini menerima insentif, tetapi tidak lagi aktif menjalankan tugas, dipastikan tidak akan menerima pencairan insentif triwulan IV tahun 2026.
Kepastian itu disampaikan Dinas Sosial Kota Prabumulih yang dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap seluruh data penerima insentif. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu benar-benar tepat sasaran.
Ribuan pekerja sosial yang dimaksud terdiri dari berbagai kelompok. Mulai dari Guru Ngaji Tradisional, Guru TK/TPA, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), anggota LVRI, Warakawuri/Perip, penjaga rumah ibadah, penjaga Tempat Pemakaman Umum (TPU), hingga penerima insentif lainnya.
"Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, tertib administrasi serta memastikan validitas data penerima insentif, Dinas Sosial Kota Prabumulih akan melaksanakan verifikasi dan validasi ulang terhadap data penerima insentif," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih, Firmansah Putra, SE., M.Si., melalui Kepala Bidang Data dan Informasi, Fitriyadi, SH, kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Fitriyadi berharap proses pendataan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh lurah dan kepala desa. Menurutnya, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan dan desa menjadi kunci agar proses verifikasi berjalan transparan dan akuntabel.
"Harapan kita dengan verifikasi dan validasi ini, insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan masih aktif menjalankan tugasnya," kata Fitriyadi.
Pria yang pernah menjabat Lurah Gunung Ibul itu menegaskan, tidak ada toleransi bagi penerima insentif yang sudah tidak aktif. Jika hasil verifikasi menunjukkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja, maka kerja sama akan diputus. "Bagi yang tidak aktif lagi akan diputus dan dipastikan tidak akan menerima lagi insentif triwulan IV tahun 2026 ini," tuturnya.
Langkah Dinas Sosial tersebut sejalan dengan pesan yang berulang kali disampaikan Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dalam berbagai kesempatan. Orang nomor satu di Kota Prabumulih itu menegaskan, insentif bukanlah gaji buta. Ia adalah bentuk penghargaan atas kerja nyata yang dilakukan pekerja sosial di tengah masyarakat.
H. Arlan bahkan telah menegaskan akan menerapkan sistem reward and punishment secara berkala. Bagi pekerja sosial yang aktif, loyal, dan berprestasi, pemerintah akan memberikan apresiasi berupa hadiah umrah. Sebaliknya, bagi yang tidak aktif, namanya akan dicoret dari daftar penerima.
"Akan kita lakukan penilaian secara berkala, bagi yang aktif akan kita berikan reward umroh dan bagi yang tidak akan kita coret dari penerima insentif," ungkap H. Arlan dalam berbagai kesempatan acara bersama para pekerja sosial.
Kebijakan ini menjadi penanda bahwa di usia ke-25 Kota Prabumulih, Pemkot tidak hanya memperketat tata kelola anggaran, tetapi juga mendorong budaya kerja yang profesional. Insentif diharapkan menjadi pemicu semangat melayani, bukan sekadar menunggu pencairan. Dengan verifikasi ulang ini, Pemkot berharap data penerima insentif ke depan menjadi lebih bersih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Ven)






.jpeg)







